Data Bansos Banyumas Belum Sepenuhnya Akurat, Status BPJS Kesehatan Warga Ikut Jadi Sorotan

NARATIVE.ID, BANYUMAS — Warga Banyumas yang merasa layak menerima bantuan sosial tetapi tercatat dalam kelompok kesejahteraan lebih tinggi dapat mengajukan pemutakhiran data. Ketepatan data juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan sasaran bantuan sosial dan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian pengelompokan desil. Menurutnya, ada warga yang semestinya berada pada desil 1 hingga 4, tetapi tercatat pada desil 6, 7, bahkan 8.

Pemutakhiran Data Dimulai dari Desa

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya data yang akurat dalam penyaluran bantuan pemerintah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR Satria, Purwokerto, Minggu (1/11/2026) malam.

Pemutakhiran data melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Badan Pusat Statistik, perangkat desa, serta pengurus RT/RW. Sistem Perlinsos Digital mengintegrasikan data dan verifikasi identitas untuk membantu memperbaiki ketepatan sasaran.

Pendampingan tetap diperlukan karena tidak semua warga memiliki telepon pintar atau terbiasa menggunakan aplikasi. Perangkat desa, RT/RW, dan pendamping sosial dapat membantu proses registrasi maupun pembaruan data.

Registrasi Perlinsos Banyumas Baru 32,21 Persen

Banyumas menjadi satu dari 42 kabupaten/kota yang masuk perluasan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial pada 2026. Dari 649.343 keluarga, sebanyak 209.176 telah terregistrasi atau sekitar 32,21 persen, berdasarkan data yang disampaikan Bupati Sadewo.

Pemkab Banyumas menargetkan registrasi mencapai 50 persen dari seluruh keluarga pada akhir Desember 2026. Kecamatan Lumbir, Purwojati, dan Sumbang disebut sebagai wilayah dengan aktivitas registrasi tertinggi.

Dalam pemaparan Bupati, jumlah agen Perlinsos tercatat 7.933 orang dan 4.113 di antaranya aktif. Sejumlah laporan lain menyebut total agen 8.217 orang. Perbedaan angka total tersebut perlu dikonfirmasi kepada Pemkab, sementara jumlah agen aktif yang dilaporkan sama.

Pemkab sebelumnya menguji registrasi dan pengajuan sanggah melalui Portal Perlinsos di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, dan Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, pada 22–23 Juli 2026. Uji coba melibatkan perangkat desa, agen Perlinsos, dan warga untuk menguji pendaftaran, verifikasi identitas, serta pengajuan sanggahan.

Cara Memeriksa dan Memperbarui Data Bansos

Warga dapat memeriksa data bantuan sosial dan desil melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial dengan NIK sesuai KTP. Jika ada data yang tidak sesuai, pembaruan dapat diajukan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi resmi Cek Bansos dengan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

Data yang diajukan akan melalui proses verifikasi dan pemutakhiran. Pengajuan sanggah tidak berarti bantuan langsung disetujui atau kelompok desil otomatis berubah. Warga yang kesulitan menggunakan layanan digital dapat meminta pendampingan kepada pemerintah desa atau agen Perlinsos.

Data Kesejahteraan dan Status BPJS Kesehatan

Pengelompokan kesejahteraan juga digunakan sebagai salah satu dasar untuk mengusulkan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan. Informasi Kemensos menyebut keluarga desil 1–4 dapat diusulkan untuk PKH dan bantuan sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Penetapan kepesertaan tetap mengikuti verifikasi dan ketentuan program; angka desil saja tidak menjamin seseorang otomatis menerima bantuan.

Mensos berharap Banyumas dapat kembali mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) setelah cakupan sedikit menurun seiring pemutakhiran data kesejahteraan.

Warga dapat memeriksa status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp PANDAWA BPJS Kesehatan, atau Care Center 165. Jika status berubah atau tidak aktif, warga dapat meminta penjelasan kepada BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan dinas sosial apabila berkaitan dengan bantuan iuran pemerintah.